Diskusi Media Forum Merdeka Barat : Pemberian Vaksin Menjadi Cara Efektif, Efisien, Murah dan Ampuh

0

JAKARTA, Mediaexpresnews.co.id – Pemberian vaksin sangat penting bagi masa depan generasi penerus sebuah bangsa. Begitupun bagi generasi penerus Indonesia. Karena, kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sebuah bangsa.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti saat membuka acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9).

Kali ini, Dismed FMB’9 mengangkat tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR” diselenggarakan di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Dengan pemberian vaksin, menurut Dirjen IKP Kemkominfo, bisa menjadi sebuah cara yang sangat efisien dan efektif, serta murah dan ampuh untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Untuk itu, tentang bagaimana fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang vaksin serta seperti apa jalan panjang tentang fatwa MUI tersebut akan dipaparkan oleh para narasumber yang akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Niken.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, Direktur Utama PT Bio Farma M Rahman Rustan, dan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin: Darurat dan Berbahaya, Vaksin MR Diperbolehkan, Bahkan WajibIMG-20180918-WA0040

Ketika membicarakan persoalan vaksin Measles Rubella (MR), ada dua hal penting dari sisi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pertama, hukum imunisasi. Kedua, kehalalan dari vaksin itu sendiri.

Penjelasan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Sebenarnya, menurut Ketua MUI, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016. Itu fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

“Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, merupakan kewajiban,” jelas Ma’ruf Amin.

Tadi, lanjut Ketua MUI, sudah disebutkan dan ditunjukan langsung contohnya. Ini sangat bahaya. “Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ulas Ma’ruf Amin.

Sayangnya, Ketua MUI menjelaskan, Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksinnya. Baru prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Yakni, lahir Fatwa MUI No. 33 tentang penggunaan vaksin Rubella.

“Selama dua tahun itu, 2016-2018, tidak ada fatwa tentang kehalalan. Apakah vaksinya itu halal atau tidak. Baru tahun 2018 kita keluarkan kehalalannya. Karena darurat, beklum ada penggantinya. Hukumnya, ada kebolehan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, jika darurat, diperbolehkan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Karena itu, Ketua MUI Ma’ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hinga saat ini baru mencapai 48 persen.

“Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini,” pungkas Ma’ruf Amin.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma M Rahman Rustan.

Bio Farma: Indonesia Sudah Menjadi Pusat Produksi Vaksin Negara-Negara IslamIMG-20180918-WA0042

“Indonesia sudah ditunjuk pusat produksi vaksin yang ditunjuk negara-negara Islam untuk menciptakan vaksin halal. Bahkan di Arab Saudi sudah diterapkan kewajiban imunisasi. Bahkan Arab Saudi juga akan meningkatkan pasokan vaksin dari Indonesia, jadi kepercayaan dari negara-negara Islam untuk mencari vaksin halal,” tegas Direktur Utama PT Bio Farma M Rahman Rustan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR”, bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

“Kami pun mencari rujukan teman-teman dari negara-negara Islam. Untuk sampai saat ini vaksin MR di Indonesia yang satu-satunya di akui WHO. Saya ingin berbagi tentang keamanan dan mutu vaksin. Satu-satunya industri vaksin di Indonesia hanya Bio Farma dan milik pemerintah 100%. PT Bio Farma sudah mendapat pengakuan WHO. Untuk vaksin imunisasi dasar sudah dipasok dan diproduksi PT Bio Farma, dan masih banyak lagi vaksin-vaksin masih tahap pengembangan,” papar Rustan lagi.

Ia menambahkan, begitu panjang proses riset suatu vaksin yang bisa mencapai 15-20 tahun untuk vaksin baru. Tahapan penelitian vaksin baru perlu ada ui track klinis ke hewan, kemudian lingkaran percobaan tahap 1,2,3 diimplementasikan ke manusia. Kemananan sudah dijamin karena sudah mendapat pengakuan dari WHO.

“Bagaimana bisa menciptakan sistem imun? Jadi ketika virus sudah dilemahkan, di dalam tubuh manusia akan aktif membentuk antibodi yang kemudian bisa menimbulkan kekebalan ketika ada bakteri. Adanya kekebalan kelompok, jadi jika dilihat ketika banyak yang tidak diimunisasi maka akan tersebar dan akan terjangkit ke banyak orang. Ketika banyak yang sudah terimuniasi ketika terkena virus maka tidak akan menyebar. Kita ada suatu kewajiban untuk mencari vaksin halal,” pungkas Rustan.

Jamin Keamanan dan Mutu, BPOM Awasi Ketat Vaksin MR Sejak Prapemasaran hingga PascapemasaranIMG-20180918-WA0039

BPOM melakukan proses panjang terkait pengawasan obat dan makanan, termasuk vaksin Measles Rubella (MR). pengawasan baik prapemasaran ataupun pascapemasaran dilakukan dengan sangat ketat, terkait keamanan dan kualitasnya.

Demikian disarikan dari keterangan yang disampaikan Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA BPOM Reri Indriani, Dallas Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR”, bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

“Peran BPOM dalam hal peredaran vaksin MR di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Yakni, melakukan pengawasan obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan, sehingga tercapai visi negara, yakni di antaranya meningkatkan keamanan obat, kualitas, dan daya saing bangsa,” katanya.

Pengawasan, menurut Reri, dilakukan baik pada tahap prapemasaran dan pascapemasaran vaksin MR. Secara umum, sambung dia, ada sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi oleh obat dan makanan, termasuk vaksin. “Harus dipenuhi standar persyaratan mutu, yang merujuk pada standar nasional dan internasional,” tuturnya.IMG-20180918-WA0043

Kemudian juga, Reri menambahkan, pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, zat tambahan, dan stabilitasnya. Termasuk, sambung dia, terhadap informasi produk yang lengkap objektif dan jelas demi menjamin penggunaan obat yang rasional.

“Dalam hal ini termasuk juga informasi yang tertera pada label obat dan makanan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Reri juga menyampaikan, vaksin MR juga sudah terdaftar dan memiliki ijin edar sejak 2017. Pengawasan yang dilakukan, sambung dia, terkait khasiat keamanan dan mutu, sarana produksi, dan distribusi,

“Jadi dapat disimpulkan, BPOM mempunyai kewenangan terhadap pemberian jaminan keamanan dan mutu sebuah produk obat dan makanan termasuk vaksin. Dan untuk pengawasan terhadap vaksin MR, sudah dilakukan secara komporehensif,” katanya.

Salah satu sistem pengawasan mutu, menurut Reri, adalah bets rilis. Artinya, sambung dia, produk yang sudah diimpor sudah memiliki sertifikat kelulusan .

Selain itu, Reri mengatakan, BPOM juga melakukan pemantauan farmacofidilense atau pengecekkan efek samping obat. “BPOM juga terus berkomitmen untuk menghasilkan vaksin halal, dengan mendampingi industri obat untuk menhasilkan produk halal,” katanya.

Sementara itu terkait ketersediaan, Reri menjelaskan, BPOM mendorong komitmen ketersediaan vaksin dengan melakukan fasttrack atau registrasi cepat.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Direktur Utama PT Bio Farma M Rahman Rustan, dan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin.

(D.Manurung)

Leave A Reply

Your email address will not be published.